Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.

Maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos :

·         Penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

·         Pengeluaran, terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan 

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran di bagi menjadi 2 :

1.      Dari atas ke bawah
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program.

Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah :

1)     Metode kemampuan adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efek pengeluaran tersebut.

2)      Metode pembagian semena-mena merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.

3)      Metode persentase penjualan menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu presentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.

4)  Melihat pesaing karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar

5)      Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

2.      Dari bawah ke atas
Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun.Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.

Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni :

1)    Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.

2)   Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu.Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan, Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang

3)  Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

Perkiraan Penerimaan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

§  Penerimaan pajak yang meliputi

1.     Pajak Penghasilan (PPh),

2.     Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

3.     Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),

4.     Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &Cukai, dan

5.     Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

§  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi

1.      Penerimaan dari sumber daya alam,

2.      Setoran laba BUMN,

3.      Penerimaan bukan pajak lainnya,

Perkiraan Pengeluaran Negara

v Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

1.     Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

2.     Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:

a)      Dana Bagi Hasil

b)   Dana Alokasi Umum

c)      Dana Alokasi Khusus

d)   Dana Otonomi Khusus

v  Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

1.     Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

2.     Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

1)      Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

2)      Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah:

v  Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

§  Produksi minyak rata-rata per hari

§  Harga rata-rata ekspor minyak mentah

v  Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

§  Pajak penghasilan

§  Pajak pertambahan nilai

§  Bea masuk

§  Cukai

§  Pajak ekspor

§  Pajak bumi dan bangunan

§  Bea materai

§  Pajak lainnya

§  Penerimaan bukan pajak

§  Penerimaan dari hasil penjualan BBM

Sumber :

http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-di.html

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/proses-penyusunan-anggaran/

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara#Sumber_penerimaan_APBN

http://hendrikgunawan.wordpress.com/2011/05/16/dasar-perhitungan-perkiraan-penerimaan-negara/

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan Nasional adalah pendapatan yang diterima oleh golongan - golongan masyarakat sebagai bentuk balas jasa sehubungan dengan produksi barang-barang dan jasa tersebut.

Cara Penghitungan Pendapatan Nasional

·        Pendekatan Produksi

Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian, antara lain:

a. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

b. Pertambangan dan penggalian

c. industri pengolahan

d. listrik, gas dan air bersih

e. Bangunan

f. Perdagangan, restoran dan hotel

g. pengangkutan dan komunikasi

h. Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan serta

i. Jasa-jasa

Keterangan :

NI   = Nasional Income (Pendapatan Nasional)

VA  =  Value Added (Nilai Tambah)

n     = Jumlah sector dalam perekonomian

·        Pendekatan Pengeluaran

Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional dengan metode ini maka dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat dari tiaptiap rumah tangga yang ada. Adapun pengeluaran yang dihitung bukan berasal dari nilai transaksi barang jadi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perhitungan ganda.

Keterangan :

NI   = Nasional Income (Pendapatan Nasional)

C     = Consumption (konsumsi Rumah Tangga)

I      = Investment (Investasi)

G    = Government (Pemerintah)

X    = Export

M    = Import

·        Pendekatan Pendapatan

Dalam metode ini cara yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan.

Keterangan :

NI   = Nasional Income (Pendapatan Nasional)

w    = wages (Upah)

i      = interest (Bunga)

r      = rent (sewa)

π     = Profit (Laba)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Pendapatan Perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara. Diperoleh dari pendapatan nasional suatu Negara pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut

.

Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalah salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini. Penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

     Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu,

     Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untuk memastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.

Definisi Kemiskinan menurut beberapa ahli

v  Specker (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup

1.      Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal,

2.      Gangguan dan tingginya risiko kesehatan,

3.      Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,

4.      Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan

5. Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidik yang rendah.

v  Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (relative deprivation).

v  Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

v  Menurut Sallatang (1986) bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.

v  Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. 

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita

http://www.scribd.com/doc/89390887/Kelas-X-SMA-Ekonomi-1-Supriyanto#download

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/