Andai Aku Jadi Menteri Perekonomian

         

 

    

    Menteri perekonomian Indonesia saat ini adalah Hatta Rajasa. Disaat kondisi perekonomian Indonesia yang tidak berimbang ini, sudah pasti sangat banyak tugas yang harus dilakukan Hatta Rajasa untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Sangat banyak tanggungjawab yang harus diemban oleh beliau. Memang semua pekerjaan pasti memiliki tanggungjawab masing-masing yang berbeda. Sebagai mahasiswa saya berfikir apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki perkonomian Indonesia?. Dengan tulisan ini, saya berandai-andai menjadi menteri perekonomian Indonesia.

          Seperti yang sudah kita ketahui, sangat jelas terjadi ketimpangan-ketimpangan ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan sendiri diantara gedung-gedung yang menjulang tinggi, wara-wiri kendaraan mewah, dan fasilitas-fasilitas yang canggih dan modern pasti disudut tak jauh dari sana terdapat juga rumah-rumah kardus, dengan sanitasi yang buruk dan terlihat tak layak. Itu hanya sedikit contoh betapa tak seimbangnya perekonomian di Indonesia yang dilihat dari kondisi rumah rakyatnya.

          Masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia tak hanya dari kemiskinan rakyat, tetapi juga pengangguran, pangan dan jasa. Semua masalah itu sudah lama dihadapi Indonesia dan sampai saat ini belum dapat teratasi.

          Kita tahu bahwa Indonesia merupakan Negara agraris, namun apa yang terjadi saat ini?. Indonesia berulang-ulang kali mengimpor beras dan hasil pertanian lainnya dari Negara-negara luar. Output pertanian Indonesia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Belum lama belakangan ini, masalah bawang putih santer terdengar. Siapa yang harus disalahkan dengan fenomena bawang putih?. Yang jelas itu merupakan salah satu masalah perekonomian Indonesia.

          Tak hanya cerita pahit mengimpor pangan, namun Indonesia juga mempunyai cerita manis dan membanggakan tetntang ketahanan pangan Indonesia. Disaat umur Indonesia yang baru seumur jagung, tepatnya ketika Sutan Sjahrir memjadi perdana menteri, Indonesia pernah memberikan bantuan beras kepada India sekitar 2000 ton.

          Dan sekarang, Negara yang pernah kita bantu dulu yaitu India sudah menjadi bagian dari kekuatan ekonomi Asia yang sangat diperhitungkan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

          Menurut saya masalah perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai sektor, antara lain:

·         Sektor Usaha Mikro

Pemerintah memang sudah berusaha sebisanya untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat, mulai dari bentuan dana, penyuluhan, kerjasama sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun tetap saja, usaha mikro Indonesia belum ada perkembangan, itu dikarenakan oleh sistem birokrasi.

Panjangnya jalur birokrasi, dan bertele-telenya dalam rangka penyaluran bantuan peningkatan perekonomian, membuat para pengusaha kecil dan menengah Indeonesia merasa enggan untuk mengambil kesempatan emas menjadi seorang pengusaha.

Mereka melakukan pengajuan bantuan dengan membuat proposal, namun mereka harus menunggu waktu yang cukup lama agar permohonan mereka mendapat tanggapan.

Seharusnya para pengusaha kecil dan menegah jangan dipersulit untuk mendapatkan bantuan dan penyuluhan. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan yang lebih mudah agar usaha rumah tangga, kerajinan, makanan, dll dapat bersaing dengan pasar internasional.

·         Kurang Dikelolanya Pariwisata

    Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang dapat menarik para wisatawan. Namun kondisinya saat ini yaitu belum dikelolanya dengan beik tempat-tempat tersebut. Apabila suatu tempat terdapat tempat wisata, sudah pasti akan menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat setempat. Masyarakat dapat membuat tempat usaha sepeerti rumah makan, bengkel, penginapan, dll yang dapat meningkatkan perekonomiannya.

    Namun kembali ke masalah usaha makro, pemerintah belum memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana memanajemen suatu usaha dengan baik, sehingga usaha-usaha itu hanya cukup untuk menyambung hidup saja.

·         Jalur Distribusi

    Panjangnya jalur distribusi mengakibatkan sebuah produk enjadi tidak lancer dan dapat mengakibatkan kelangkaan serta melonjaknya harga.

    Sebagai contoh : ketika belum lama ini harga bawang putih melonjak mendekati harga daging sapi, seharusnya para petani yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar berkali-kali lipat. Namun kenyataannya tidak, setinggi apapun harga bawang putih, para petani tetap saja menjual bawang putih dengan harga murah kepada para penadah. Dan dari penadah akan dijual kembali kepara tengkulak dengan harga yang lebih mahal. Dari tengkulaklah bawang putih akan dijual kepasar. Namun harganya akan sangat berbeda dengan harga yang dijual oleh petani, hal ini dikarenakan panjangnya jalur distribusi yang harus dilalui.

    Sikap pemerintah dengan keadaan ini seharusnya mampu meringkas jalur distribusi yang terjadi, agar masyarakatdan petani tidak dirugikan dengan pasar yang terjadi.

·         Korupsi

    Masalah korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat menjatuhkan perekonomian Indonesia. Disatu sisi koruptor dengan tamaknya mengeruk harta Negara yang ditujukan untuk membangun perekonomian serta poemerataan di Indonesia untuk memenuhi kantong pribadi, di sisi lain daerah-daerah terpencil sekamin mendrita kehidupannya.

    Pemerintah harus mencari solusi agar para koruptor tidak meraja lela, baik dengan cara hukum islam atau yang lainnya. Namun yang terpenting untuk membasmi korupsi yaitu terdapat dari dalam diri pribadi seseorang, bagaimana seseorang belajar untuk bersikap jujur dengan dirinya sendiri.

·         Pengangguran

    Terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan terjadinya pengangguran. Pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja.

    Untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia, banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh menteri perekonomian. Menteri perekonomian juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan menteri-menteri yang lainnya agar cita-cita memperbaiki perekonomian Indonesia dapat terwujud. Tak hanya menjalin kerjasama dengan menter-menteri yang lainnya, menteri perekonomian juga harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lainnya baik lembaga/organisasi local maupun internasional.

Bagaimana Membenahi Hukum Ekonomi di Indonesia (agar investor asing mau masuk ke Indonesia)

Investasi khususnya investasi asing sampai saat ini masih merupakan faktor penting dalam menggerakkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di Industri masih sangat kecil presentasenya hanya bekisar 5-6 persen. Hal ini dikarenakan Indonesia belum menganggap serius industri dan masih bertumpu pada sektor konsumsi. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia membutuhkan investor baru sehingga pertumbuhan industri akan meningkat dan tidak hanya bertumpu pada sektor konsumsi.

Bagaimana menarik investor ke Indonesia

Investor-investor tersebut tidak datang dengan sendirinya, Indonesia harus melakukan upaya-upaya agar investor-investor itu teertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk menarik para investor asing tersebut?

Menurut Deputi Kementerian Perekonomian Rizal Affandi Lukman dalam Jakarta Seminar on  Indonesia ada 3 cara yang bisa dilakukan agar investor-investor baru tertarik menanamkan modalnya di Indonesia:

1)      Meningkatkan Iklim Investasi

Yang terpenting adalah peningkatan investasi dimana investor tidak takut lagi pendapatannya hilang jika berbisnis disini, maka dari itu perlu ada ketegasan hukum

2)      Efisiensi Logistik

Pemerintah sudah menyiapkan sistem logistic nasional (sisloknas) yang sejalan dengan sistem trasnportasi nasional

3)      Meningkatkan iklim kompetensi beberapa daerah

           Untuk menarik investor memang ada persaingan antarpemerintah local, iklim kompetisi ini yang harusnya ditingkatkan sehingga semakin banyak investor yang datang

            Jika tiga hal tersebut dilakukan serta ditambah dnegan penanganan masalah disparitas, Indonesia diyakini mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di indonesia.

Tidak hanya itu, untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia, maka Indonesia juga harus memperbaiki sistem keamanannya. Dengan sistem keamanan yang terjamin, para investor pasti akan merasa  nyaman dan betah untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah juga harus memperbaiki stabilitas politik dan kepastian hukum tentang PMA (Penanaman Modal Asing).

Faktor- faktor yang Mempengaruhi Investasi

Suatu Negara sebaiknya tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menarik para investor asing agar mau menanamkan modalnya ke Indonesia, tetapi juga harus memikirkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investor asing dalam pengambilan keputusan investasi.

Berikut merupakan bahan pertimbangan para investor dalam menanamkan modalnya, antara lain:

1.      Suku Bunga.

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2.      Pendapatan Nasional per Kapita Untuk Tingkat Negara (Nasional) dan PDRB per Kapita Untuk Tingkat Propinsi dan Kabupaten atau Kota.

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

3.      Kondisi Sarana dan Prasarana.

Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lainlain. Sarana dan prasrana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain lain.

4.      Birokrasi Perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

5.      Kualitas Sumberdaya Manusia

Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabny adalah tekhnologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Tekhnologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

6.      Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

7.      Stabilitas Politik dan Keamanan

Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

8.      faktor-faktor sosial budaya

Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

Investasi memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun negara. Dengan adanya kegiatan investasi, masyarakat dapat meningkatkan kegiatan  ekonominya dan dapat memperoleh kesempatan kerja. Dengan kegiatan investasi pula, pendapatan nasional suatu Negara akan meningkat.

Sumber :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/09/29/1329426/Bagaimana.Menarik.Investor.ke.Indonesia.

http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/EVALUASI_FAKTOR_INVESTASI_-_NUGROHO.pdf.pdf

Wajah Hukum Di Indonesia

1.      Pengertian Hukum

Hingga saat ini, pengertian hukum secara umum belum dapat disepakati oleh para pakar hukum. Meskipun secara umum hukum memiliki kesamaan, namun masing-masing pakar hukum pakar hukum mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Belum terwujudnya kata sepakat dalam mendefinisikan hukum disebabkan beberapa hal, yaitu:

·         Ada yang berpendapat bahwa hukum itu abstrak sehingga sulit untuk membuat pengertian yang konkret

·         Ada juga yang mengatakan bahwa hukum itu sangat luas, sehingga untuk memberi batasannya.

Berdasarkan beberapa alasan tadi itulah yang membuat hingga saat ini hukum sulit ditemukan kesepahaman yang diakui oleh seluruh pakar dan ahli hukum.

Akan tetapi walaupun para pakar hukum belum menemukan dan menyepakati pengertian secara umum. Kita tetap dapat menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum. Dari beberapa pengertian dan batasan yang diberikan oleh pakar hukum, maka terdapatlah beberapa unsur yang terkandung dalam definisi hukum secara umum, yaitu:

HUKUM merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan diadakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, peraturan yang bersifat memaksa dan peraturan yang memiliki sanksi.

2.      Kasus Hukum di Indonesia

Belakangan ini, dunia hukum Indonesia seakan semakin bergejolak. Kasus hukum di Indonesia saat ini menjadi pembicaraan diseluruh pelosok negeri. Ada banyak kasus, mulai dari penculikan, kekerasan pada anak, pembunuhan mutilasi, narkoba, sampai kasus hukum pejabat yang korupsi karena hartanya yang berlebihan.

Kasus hukum di Indonesia setiap harinya seperti arisan, dari kasus satu yang belum tuntas sudah ditambah lagi kasus lainnya.

Dengan terus menumpuknya kasus-kasus hukum ini, apakah para penegak hukum dapat mengatasi dengan sebaik-baiknya?

Ada beberapa penyelesaian kasus hukum di Indonesia yang menyita perhatian masyarakat banyak, seperti kasus seseorang yang mencuri sandal jepit seorang briptu, dan mendapat hukuman yang bisa dibilang tidak setimpal. Sedangkan pada kasus para koruptor dapat tetap bebas walaupun sudah mencuri kekayaan Negara.

Masih sangat segar di ingatan kita kasus hukum Rasyid Rajasa, anak dari Hatta Rajasa yang tersandung kasus tabrakan hingga menewaskan 2 orang awal tahun 2013 ini. Rasyid seolah-olah mendapat perlindungan hukum dengan ditundanya penyidikan dengan alasan mengalami trauma.

Sedangkan kasus supir angkutan umum yang dinyatakan bersalah karena meninggalnya penumpang angkot yang melompat dari angkutan ketika sedang melaju. Supir angkutan umum itu dinyatakan lalai karena tidak menutup pintu angkutan yang dibawanya. Dan yang kita tahu, biasanya angkutan umum mikrolet memang pintu belakangnya tidak tertutup. Supir angkutan itu sempat ditahan selama 10 hari karena kesalahan yang tidak dia perbuat.

Dari 2 contoh kasus tadi sudah jelas terjadi penyimpangan dalam penegakkan hukum di Indonesia. Yang kaya dapat berkuasa, sedangkan rakyat biasa hanya bisa menerima yang telah ditetapkan.

3.      Kondisi Hukum Indonesia Saat Ini

Saat ini kondisi hukum di Indonesia sangat sulit untuk digambarkan. Terlau miris mendengarkan keluhan-keluhan serta kekecewaan mayarakat oleh hukum. Masyarakat amat sangat marah karena hukum yang tidak adil, masyarakat kesal oleh mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai semua tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani mereka sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Apabila masyarakat Indonesia diberi pertanyaan sudah baikkah penegakan hukum di Indonesia? Atau bagaimana hukum Indonesia, apakah sudah adil dalam penegakannya? Dengan keadaan hukum yang seperti sekarang ini, pasti hampir semua masyarakat Indonesia mengatakan “tidak”. Hukum di Indonesia jauh dari kata baik dan adil.

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia merupakan Negara Hukum. Semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun pada kenyataannya apakah sudah sesuai dengan UUD 1945?

Sepertinya amanat yang terkandung dalam UUD 1945 itu belum dapat terealisasi dengan baik untuk saat ini. Apabila kita cermati, hukum di Indonesia saat ini bisa dibilang sudah sangat hancur lebur. Dimana-mana penuh dengan penyelewengan, jual-beli keputusan hakim, dan lain-lain yang terjadi dalam praktik penegakkan hukum di Negara ini.

4.      Ketidakpercayaan Masyarakat Pada Hukum

Semakin berkembangnya teknologi membuat masyarakat diseluruh pelosok negeri baik di kota maupun di desa mengetahui kasus hukum apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan hukum melalui banyak media, muali dari televisi, radio, surat kabar dan internet.

Seperti yang sedang hangat belakangan ini, kasus Raffi Ahmad yang ditangkap BNN karena bergelut dibidang narkoba. Sejak awal ditangkapnya Raffi media massa selalu memberikan kabar terkini hingga keputusan pra peradilan beberapa waktu lalu. Hampir seluruh tahap penyidikan diekspos ke media. Terjadi suatu kecurigaan dalam masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ketika hakim meminta Raffi dihadirkan dalam sidang namun perintah itu dienyahkan saja oleh BNN? Mengapa sidang pra pengadilan terakhir seolah-olah ditutupi? Mengapa hanya Raffi saja yang sampai saat ini masih belumn dapat menghirup udara bebas? Apa yang terjadi dibalik ini? Dan masih banya lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam fikiran masyarakat.

Masyarakat menganggap hukum di Negara ini seakan-akan dapat dipermainkan. Ada suatu permainan yang menjadikan hukum sebagai latarnya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi tipis.

Beranjak dari kasus Raffi Ahmad, coba kita uraikan mengapa masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum? Masyarakat beranggapan bahwa hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang bicara dan dapat meringankan beban mereka.

Sebagai contoh, ketika dijalan kita ditilang oleh polisi karena melanggar lalu lintas, biasanya beberapa polisi (walaupun banyak polisi tidak seperti ini) yang dengan sengaja meminta uang untuk keperluan pribadinya sebagai pengganti kebebasan dari masalah tilang supaya kasus ini tidak diperpanjang. Masyarakat cerdas seharusnya dapat berfikir, dengan uang yang hanya beberapa puluh ribu saja, para polisi dapat melepaskan kita dari kasus hukum, bagaimana jika disuap dengan uang ratusan bahkan milyaran rupiah? Pasti tanpa banyak berfikir akan menutupi segala kesalahan yang terjadi.

Dengan uang fakta-fakta dapat dengan mudah di putar balikkan. Dari contoh tadi sudah jelas bahwa terjadi penyelewengan-penyelewengan hukum di Indonesia. Apakah masyarakat akan tetap percaya terhadap hukum atau justru rasa percaya masyarakat akan pudar?

Selama kita mau berusaha berbuat jujur, itu sudah cukup membantu dalam memperbaiki maslah hukum di Indonesia. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa jujur dan amanah dalam menjalankan berbagai tugas yang dipercayakan terhadap kita.

(maaf bila dalam tulisan ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan, tidak bermaksud mengubah fakta, tidak bermaksud menghina atau apapun)

sumber:

http://statushukum.com/definisi-hukum-secara-umum.html

http://ervinanana.blogspot.com/2012/03/masalah-penegakan-hukum-di-indonesia.html