Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Macam-macam strategi pembangunan ekonomi

1.      Sterategi Pertumbuhan

Inti dari stretegi ini adalah:

·         Stretegi pembangunan ekonomi suatu Negara akan tepusat adanya upaya pembentukan modal, bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat. Sehinga akan tercipta efek pertumbuhan ekonomi.

·         Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah ( trickle – down – effect) pendistribusian kembali.

·         Adanya ketidakmerataan atau ketimpangan merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi

·         Kritik paling keras dari strategi ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2.      Strategi Pembangunan Dengan Pemerataan

Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Meraka memunculkan alternative baru karena didorong keadaan social antara si miskin dan si kaya. Dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial.

3.      Strategi Ketergantungan

Strategi ini muncul pada tahun 1965 karena adanya ketidaksempurnaan dari dua strategi sebelumnya.

        Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah:

•  Kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang disebabkan karena Negara itu bergantung pada Negara/pihak lain. Untuk melepaskan kemiskinan yang membelenggu, Negara itu juga harus melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Negara/ pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional dan sejenisnya.

•  Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development). Oleh sebab itu, pembangunan sebagai upaya masyarakat untuk melepaskan diri dari keterbelakangan yang disebabkan oleh kondisi ketergantungan itu, haruslah merupakan pembebasan masyarakat dari rantai yang membelenggu struktur eksploitatif (pola struktur ekonomi kolonial).

4.      Strategi yang Berwawasan Ruang

Dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman. Terdapat dua istilah yaitu “back-wash effects” dan “spread effects” .

“Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall.

“spread effects” (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalah jauh lebih lemah dari back-wash effectsnya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalannya pembangunan di daerah miskin.

Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5.      Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Pada tahun1975, strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO). Dengan dikeluarkannya dokumen: Employment, Growth, and Basic Needs : A One World Problem. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan

Faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan adalah tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan yang mungkin akan dicapai. Namun jika tujuannya untuk pemerataan pembangunan, maka strategi yang cocok digunakan adalah strategi yang berwawasan ruang.

Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III dan seterusnya).

Strategi tersebut dipertegas dengan ditetapkannya sasaran atau titik berat setiap Repelita, yakni :

•  REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

• REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

• REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

• REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

                

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan sendiri adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Manfaat Perencanaan Pembangunan

1.  Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi seminim mungkin. 
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik 
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. 
6. Penggunaan dan aloksi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia. 
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dapat ditingkatkan.
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

Periode Perencanaan Pembangunan

- Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966

- Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94

Sumber:

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

Sistem Perekonomian Indonesia

 Pengertian Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

Menurut beberapa ahli, system dapat diartikan sebagai berikut:

1.      Menurut LUDWIG VON BARTALANFY Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.

2.      Menurut ANATOL RAPOROT
Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.

3.      Menurut L. ACKOF
Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

http://www.idafazz.com/pengertian-sistem.php

Sistem Perekonomian Indonesia

1.      Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)

Dasar ini berasal dari paham kebebasan dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith yaitu adanya kegiatan ‘invisible hand’ / tangan-tangan yang tidak kelihatan. Buku Adam Smith yang berjudul “The Theory of Sentiments” menjadi kerangka modal bagi ide-ide ekonominya (1759). Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut pahan 'Laissez faire', yang mengendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.

Kaum klasik menganggap keseimbangan pasar akan ercipta dengan sendirinya. Dasar pemikiran kaum klasik tersebut adalah :

   1)      Hukum ‘SAY’, mengatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi akan ada yang membutuhkannya. Jadi produsen tidak perlu khawatir barang dagangannya akan tersisa.

   2)      Harga setiap komoditi bersifat fleksibel. Dengan demikian keseimbangan akan selalu terjadi, kalaupun terjadi ketidak seimbangan (kekurangan/kelebihan komoditi) itu hanya sementara, karena keadaan tersebut selanjutnya akan kembali seimbang (equilibrium)

Tugas pemerintah dalam perekonomian pasar (suroso,1993):

1)      Berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya.

2)      Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.

3)      Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan dikarenakan keuntungan yang di dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan perkataan lain di luar itu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Secara umum karakteristik sistem ekonomi liberal/kapitalisme adalah :
• Faktor-faktor produksi ( Tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahawan ) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanismepasar yang berlaku
• Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi
• Proses bekerjanya sistem liberal/kapitalisme ini dapat dilihat pada gambar berikut :

 2.      Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/ Sosialis)

Dicetuskan oleh Karl Max yang diilhami dari penderitaan kaum buruh pada saat itu karena ulah kapitalis. Dalam system ini kegiatan perekonomian kembali diatur oleh Negara.

Sistem sosialis sendiri terdiri dari :

Sitem sosialis pasar, dengan karakteristik:
• Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar
• Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

Sistem sosialis terencana ( komunis ), dengan karakteirstik:
• Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana
• Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

3.      Sistem Ekonomi Campuran

Sistem Ekonomi Campuran adalah kombinasi ‘logis’ dari ketidaksempurnaan system Liberalisme dan Etatisme. Terjadinya resesi dunia tahun 1930-an menjadi bukti ketidaksanggupan system Liberalis, langah Gorbachev dan bubarnya kelompok negara-negara komunis, menjadi bukti pula kerapuhan sistem etatisme.

     Sistem ekonomi campuran mengkobinasikan kebaikan dari kedua system tersebut, yaitu menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dan kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Akhirnya banyak Negara yang tertarik dan menggunakan sistem ekonomi campuran.

Pekembangan Sistem Perkonomian Indonesia

1.      Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu merumuskan bentuk perekonomian yang tepat untuk Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. Tokoh Indonesia yang pernah mencetuskan idenya salah satunya Bung Hatta.

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45 sistem perekonomian Indonesia tercermin pada pasal 23,27,33 dan 34.

2.      Sistem Demokrasi Ekonomi

      Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki cirri-ciri positif, diantaranya (suroso:1993):

•   perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
•  cabang – cabang produks yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara
• bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara
• sumber – sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga – lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga – lembaga perwakilan pula 
• warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak 
• hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh pertentangan dengan kepentingan masyarakat 
• potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas – batas yang tidak merugikan kepentingan umum fakir miskin dan anak – anak yang terlantar di pelihara oleh negara.

Dengan demikian, Sistem Perekonomian Indonesia sangat menentang adanya:

Free Fiht Liberalism : adanya kebebasan usaha yang tidk terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme : keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

Monopoli : suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

3.      Perkembangan Sistem Perkonomian Indonesia Setelah Orde Baru

Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokohnegara yang duduk pada posisi wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila kembali satu – satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.

 Awal orde baru diwarnai dengan masa – masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :

• Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa – sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (Liberal / kapitalis dan etatisme / komunis).
• Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

Tercatat bahwa :

• Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
• Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
• Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%.
• Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) baru dimulai pada tahun 1969.

Para Pelaku Ekonomi

Dalam perekonomian Indonesia ada 3 pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan Indonesia) yaitu:

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).

Koperasi juga berperan aktif dalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.:

1.      Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

2.      Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.      Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4.      PBerusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

sumber : sabagian besar bersumber dari

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

dengan beberapa tambahan dan pengurangan.